Pemerintah harus mengubah pendekatan penanganan konflik di Papua. Penanganan kekerasan Papua butuh strategi jitu, bukan hanya pendekatan penegakan hukum dan militer, tetapi yang jauh lebih penting adalah pendekatan kesejahteraan.

“Penanganan kekerasan itu bukan diselesaikan dengan kekerasan, melainkan harus dibarengi dengan pendekatan soft power dan power of nature,” kata pemerhati politik, keamanan dan pembangunan, Abdul Rivai Ras, Sabtu (9/3).

Artinya, secara strategis dalam mengatasi kekerasan dan konflik itu harus didekati dengan pembangunan dan kesejahteraan.

Lanjut Rivai menjelaskan, pembangunan yang dilakukan selama ini oleh pemerintah lebih condong ke wilayah utara, barat dan selatan Papua, sementara pembangunan di wilayah pengunungan tengah mulai dari Puncak Jaya, Lani Jaya dan Nduga masih sangat terlambat dan bahkan jauh tertinggal.

“Di sinilah letak kecemburuan sosial masyarakat Nduga dan sekitarnya karena merasa dibedakan dengan masyarakat Papua yang berada di utara dan barat yang lebih awal menikmati akses pembangunan jalan termasuk bantuan sosial lainnya,” sebutnya.

“Coba cek, kini kelompok bersenjata di Papua Barat, Monokwari dan sekitarnya mulai menghentikan aktivitasnya,” tutup Rivai, pengajar keamanan nasional di Universitas Pertahanan ini.

Setelah 31 orang pekerja pembangunan jembatan di Papua tewas ditembak oleh Kelompok Kriminal Sipil atau Separatis Bersenjata (KKSB) pada awal Desember tahun lalu, kini kembali tiga anggota TNI tewas saat baku tembak di Distrik Mugi, Nduga, Papua.

Peristiwa ini sedikit berbeda karena pelaku lebih berani berhadapan dengan pasukan TNI. Insiden ini terjadi pada 7 Maret 2019, ketika pasukan TNI Satgas Gakkum kekuatan 25 orang mengamankan jalur pergeseran pasukan.