BRORIVAI.COM, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik. Di tengah meningkatnya kritik masyarakat, Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) meminta pemerintah segera melakukan perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola program tersebut.
Permintaan itu muncul setelah berbagai masalah ditemukan dalam pelaksanaan MBG. Beberapa di antaranya adalah kasus keracunan makanan, lemahnya pengawasan kebersihan, serta minimnya transparansi kepada masyarakat.
Ketua Umum DPP APPMBGI, Abdul Rivai Ras, menilai pembenahan harus dilakukan dari hulu hingga hilir. Menurutnya, evaluasi perlu mencakup penggunaan anggaran, operasional dapur, hingga standar keamanan pangan.
“Kami sebagai asosiasi membutuhkan strategi untuk menghadapi perkembangan isu MBG yang terus mendapat kritik dari ruang publik,” ujar Rivai pada Minggu (24/5/2026).
Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, APPMBGI mengusulkan tiga langkah utama yang dinilai mendesak.
Audit Menyeluruh Tata Kelola Program
Pertama, APPMBGI meminta pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan audit total terhadap pengelolaan program MBG.
Evaluasi tersebut harus mencakup penggunaan anggaran dan operasional dapur pada setiap satuan pelayanan. Selain itu, program harus fokus pada kebutuhan siswa. Jadi, pelaksanaannya tidak hanya berorientasi pada target administratif.
Standar Keamanan Pangan Harus Diperketat
Kedua, APPMBGI mendorong investigasi independen terhadap berbagai kasus keracunan yang terjadi.
Asosiasi menilai pengawasan sanitasi harus diperkuat. Selain itu, proses sterilisasi peralatan dan pengolahan makanan juga perlu diawasi lebih ketat.
Langkah ini penting untuk memastikan makanan yang diberikan aman dan layak dikonsumsi oleh siswa.
Libatkan Tenaga Lokal dan Lembaga Independen
Ketiga, APPMBGI mengusulkan pendekatan yang lebih desentralistis. Karena itu, pemerintah perlu melibatkan tenaga gizi lokal, asosiasi terkait, dan lembaga sertifikasi independen.
Keterlibatan berbagai pihak dinilai dapat meningkatkan pengawasan mutu secara berkala. Selain itu, kualitas layanan juga bisa lebih terjaga.
Sekolah Diminta Berani Tolak Makanan Tidak Layak
Selain pengawasan dari pemerintah, APPMBGI menekankan pentingnya peran sekolah dalam menjaga kualitas makanan.
Rivai mengatakan sekolah harus memiliki kewenangan penuh untuk memeriksa bantuan makanan yang diterima. Jika ditemukan makanan yang tidak layak, sekolah harus bisa langsung mengambil tindakan.
“Sekolah harus diberikan kewenangan untuk menolak atau mengembalikan makanan yang dinilai tidak layak konsumsi, basi, atau tidak higienis saat diterima,” tegas Rivai.
Transparansi Jadi Kunci Pemulihan Kepercayaan Publik
Di akhir pernyataannya, Rivai menegaskan bahwa keterbukaan informasi tidak bisa ditawar.
Menurut APPMBGI, pemerintah perlu menyampaikan hasil investigasi dan langkah perbaikan kepada masyarakat secara terbuka. Dengan begitu, kepercayaan publik terhadap program MBG dapat dipulihkan.
Asosiasi menilai transparansi menjadi faktor utama untuk menjaga kredibilitas dan keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis di masa mendatang.
