Pemerhati Politik Pertahanan-Keamanan Maritim, Dr. Abdul Rivai Ras menyebut ada satu isu besar dan strategis yang mutlak terus dikobarkan menyongsong ajang Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

Sebagaimana diungkapkan Rivai saat dihubungi awak media dalam rangka persiapan diskusi publik, renungan akhir tahun anak bangsa 2018 yang diselenggarakan Forum Wartawan Online Indonesia (FWO), Minggu, (16/12).

Salah satu Pendiri Universitas Pertahanan ini mengatakan, para calon presiden baik pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin maupun Prabowo-Uno harus memberi janji politik pembangunan sesuai keberadaan Indonesia sebagai negara “kepulauan” menuju negara “maritim”.

“Untuk mendobrak elektabilitas atau menggalang pemilih potensial, calon presiden perlu membuat jualan politik yang punya relevansi dengan karakter geografis dan masyarakat Indonesia yang dekat dengan dunia maritim,” kata Rivai.

Ia menggambarkan bahwa, rakyat membutuhkan pemimpin yang bervisi maritim dan realistis dengan kondisi bangsa ini yang dikelilingi 2/3 wilayah laut dari total yurisdiksi nasional. Meskipun sektor pertanian dan pembangunan lainya penting, namun untuk jangka panjang pembangunan sektor maritim justru sangat menjanjikan.

“Jika dilihat dari potensi sektor kebaharian atau kemaritiman memiliki cakupan potensi yang luas, termasuk transportasi laut, sumber daya hayati laut, sumber daya ikan, bioteknologi laut, sumber daya mineral dan energi, wisata bahari, dan jasa lingkungan, sungguh dapat memberi makna bagi perekonomian nasional di masa depan,” tuturnya.

Menurut Rivai, sekalipun sumbangan sektor kemaritiman dan kelautan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) baru mencapai sekitar 4 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi capain pemerintahan Jokowi di bidang maritim tetap harus diteruskan.

“Siapapun presidennya harus mengembalikan kejayaan maritim kita, karena sektor ini menjadi nafas ekonomi dan simbol kekuatan Indonesia di lingkar Indo-Pasifik,”
pungkasnya.

Nawa Cita yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo sejak awal pemerintahannya tentang penguatan jati diri Indonesia sebagai negara maritim, nampaknya juga tidak luput dari perdebatan soal sukses atau gagalnya proyek Poros Maritim Dunia (PMD) tersebut.

Tapi setidaknya, pencapaian pemerintah di sektor maritim 2018 telah mendorong terealisasinya 15 trayek tol laut, penyelesaian pembangunan sejumlah 104 pelabuhan non komersil, pembangunan kapal perintis, termasuk kapal kontainer dan Rede sebanyak 66 unit kapal, yang bertujuan melayani daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.

Selain itu, telah diterapkan sistem teknologi informasi di pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Sistem yang diterapkan antara lain, sistem INAPORTNET dan Delivery Order (DO) Online. Keberhasilan lain yakni, pelabuhan Tanjung Priok sudah mampu memberikan pelayanan kepada kapal berukuran raksasa.

Isu pemanfaatan segala potensi sumber daya kelautan, melakukan pembangunan infrastruktur pelabuhan serta transportasi laut untuk meningkatkan konektivitas, membangun industri maritim yang kuat, hingga membangun kekuatan ekonomi masyarakat, tentu akan menjadi jualan empuk politik dalam “Debat Capres” mendatang.

“Momentum Pilpres 2019 diperkirakan akan menjadi uji kekuatan dan kesempatan menggalang pemilih melalui jualan politik maritim dalam debat capres, meskipun disana sini masih ada persoalan terkait adanya lebih 700 ribu keluarga nelayan yang terdampak dan terpaksa kehilangan wilayah tangkapan ikan akibat reklamasi, serta adanya politisasi negatif atas polemik keberhasilan PMD.” Tutup Founder BRORIVAI Center.(*)

Istilah “Nusantara” sering kita gunakan untuk menyebut nama negara kita, Indonesia. Dalam lirik puisi dan lagu istilah ini juga sering digunakan. Apakah sebenarnya pengertian Nusantara itu?

Nusantara adalah sebutan untuk wilayah kepulauan yang membentang dari Sumatera sampai ke Papua dimana pada saat sekarang sebagian besar memang termasuk wilayah negara Indonesia.

Mengapa hanya sebagian besar? Karena tidak semua daerah di bentangan pulau tersebut termasuk wilayah Indonesia. Ada wilayah negara-negara lain seperti Timor Leste, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Nusantara Sakti

Konon sebutan negara kita memiliki beberapa nama, namun pada umumnya bangsa Indonesia hanya mengenal nama “Nusantara” saja. Padahal awalnya bangsa ini bernama“Dirgantara” kemudian menjadi “Swargantara” lalu menjadi “Dwipantara” setelah itu menjadi “Nusantara” dan kini disebut “Indonesia”.

Tanpa diketahui secara pasti mengenai tahun dalam setiap periode, kecuali dibagi berdasarkan fase perkembangan zaman sejak ribuan tahun yang lalu seperti gambaran dan arti nama-nama berikut ini:

Zaman Dirganta-Ra yang dimaknai wilayah api kehidupan yang bercahaya di mana Kujang sebagai simbol Batara Durga atau api yang memberi kehidupan.

Zaman Swarganta-Ra dimaknai wilayah kehidupan mandiri yang bercahaya atau sebagai simbol Matahari (Sang Hyang Manon).

Zaman Dwipanta-Ra atau kehidupan negeri Cahyana kembar/merah-putih sebagai simbol ajaran cahaya (merah/api/matahari) atau Salaka Domas. Zaman ini sebagai simbol negara air (maritim) atau Salaka Nagara, di mana lahirnya konsep cahaya kembar (Dwi) Naga dan Ra dengan simbol merah dan putih.

Maka itu sebabnya pula dalam cerita Prabhu Air Langga (tahun 1000 Masehi) disimbolkan mengendarai Garuda Wisnu yang menunggang seekor burung yang sedang berdiri atau bertumpu di atas naga/ular) yang mensiratkan era Banjaran Nagara.

Zaman Nusantara atau gerak/kehidupan manusia cahaya yang menggambarkan lahirnya Panji Cahaya (Bende-Ra) sebagai lambang negara (bendara merah-putih).

Pada zaman Nusantara sesungguhnya dinilai sebagai awal dari peradaban dunia, di mana suku-suku bangsa Indonesia-Nusantara adalah orang-orang sakti.

Misalnya dalam ilustrasi kesaktian itu dibuktikan melalui kemampuan bangsa ketika itu yang dapat mendirikan Candi Prambanan dalam semalam, atau pembangunan Candi Borobudur tanpa menyiksa budak, termasuk dalam sejumlah pembangunan piramid-piramid di berbagai penjuru negeri.

Sedangkan pada zaman Indonesia, dimaknai sebagai konsep negara Re-Publik, dimana dalam perkembangannya sejumlah kerajaan diruntuhkan dan direbut atau dirampok oleh rakyat (Ra-Hayat).

Tentu dari cerita tersebut, membutuhkan penelusuran sejarah mengenai kebenaran perkembangan istilah Nusantara.

Kisah Nusantara Modern Menuju Indonesia

Selain itu, terdapat cerita versi lain mengenai asal usul Nusantara-Indonesia yang menjelaskan tentang aneka nama kepulauan Indonesia. Terdapat beberapa kesamaan tentang nama, namun juga memiliki perbedaan cerita dan makna.

Dalam catatan bangsa Tionghoa, kawasan kepulauan tanah air dinamai Nan-hai (Kepulauan Laut Selatan). Berbagai catatan kuno bangsa India menamai kepulauan ini Dwipanta-Ra (Kepulauan Tanah Seberang), nama yang diturunkan dari kata Sansekerta dwipa (pulau) dan antara (luar, seberang).

Kisah Ramayana karya pujangga Walmiki menceritakan pencarian terhadap Sinta, istri Rama yang diculik Rahwana, sampai ke Suwarnadwipa (Pulau Emas, yaitu Sumatera sekarang) yang terletak di Kepulauan Dwipantara.

Bangsa Arab menyebut wilayah yang kemudian menjadi Indonesia Jaza’ir al-Jawi (Kepulauan Jawa). Nama Latin untuk kemenyan, benzoe, berasal dari nama bahasa Arab luban jawi (kemenyan Jawa), sebab para pedagang Arab memperoleh kemenyan dari batang pohon Styrax Sumatrana yang dahulu hanya tumbuh di Sumatera.

Dalam bahasa Arab juga dikenal Samathrah (Sumatera), Sholibis (Sulawesi), Sundah (Sunda), dan bahkan semua pulau itu dikenal sebagai Kulluh Jawi (semuanya Jawa).

Bangsa-bangsa Eropa yang pertama kali datang beranggapan bahwa Asia hanya terdiri dari Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Bagi mereka, daerah yang terbentang luas antara Persia dan Tiongkok semuanya adalah “Hindia”.

Semenanjung Asia Selatan mereka sebut “Hindia Muka” dan daratan Asia Tenggara dinamai “Hindia Belakang”. Sedangkan tanah air memperoleh nama “Kepulauan Hindia” (Indische Archipel, Indian Archipelago, l’Archipel Indien) atau “Hindia Timur” (Oost Indie, East Indies, Indes Orientales).

Nama lain yang juga dipakai adalah “Kepulauan Melayu” (Maleische Archipel, Malay Archipelago, Archipel Malais).

Pada zaman penjajahan Belanda, nama resmi yang digunakan adalah Nederlandsch-Indie (Hindia Belanda), sedangkan pemerintah pendudukan Jepang 1942-1945 memakai istilah To-Indo (Hindia Timur).

Eduard Douwes Dekker (1820-1887), yang dikenal dengan nama samaran Multatuli, pernah mengusulkan nama yang spesifik untuk menyebutkan kepulauan Indonesia, yaitu Insulinde, yang artinya juga “Kepulauan Hindia” (bahasa Latin insula berarti pulau). Nama Insulinde ini kurang populer.

Pada tahun 1920-an, Ernest Francois Eugene Douwes Dekker (1879-1950), yang dikenal sebagai Dr. Setiabudi (cucu dari adik Multatuli), memperkenalkan suatu nama untuk Indonesia.

Nama itu tiada lain adalah Nusantara, suatu istilah yang telah tenggelam berabad-abad lamanya. Setiabudi mengambil nama itu dari Pararaton, naskah kuno zaman Majapahit yang ditemukan di Bali pada akhir abad ke-19 lalu diterjemahkan oleh J.L.A. Brandes dan diterbitkan oleh Nicholaas Johannes Krom pada tahun 1920.

Pengertian Nusantara yang diusulkan Setiabudi jauh berbeda dengan pengertian nusantara zaman Majapahit. Pada masa Majapahit, Nusantara digunakan untuk menyebutkan pulau-pulau di luar Jawa (antara dalam bahasa Sansekerta artinya luar, seberang) sebagai lawan dari Jawadwipa (Pulau Jawa).

Sumpah Palapa dari Gajah Mada tertulis “Lamun huwus kalah nusantara, isun amukti palapa” (Jika telah kalah pulau-pulau seberang, barulah saya menikmati istirahat).

Dr. Setiabudi memandang bahwa kata Nusantara jaman Majapahit yang berkonotasi jahiliyah itu diberi pengertian yang nasionalistis.

Dengan mengambil kata Melayu asli antara, maka Nusantara kini memiliki arti yang baru yaitu “nusa di antara dua benua dan dua samudra”, sehingga Jawa pun termasuk dalam definisi Nusantara yang modern.

Istilah Nusantara dari Setiabudi ini dengan cepat menjadi populer penggunaannya sebagai alternatif dari nama Hindia Belanda. Sampai hari ini istilah nusantara tetap dipakai untuk menyebutkan Indonesia.

Pada tahun 1847, Earl mengajukan dua pilihan nama: Indunesia atau Malayunesia (nesos dalam bahasa Yunani berarti pulau). Tetapi lebih senang menggunakan Malayunesia.

Kemudian James Richardson Logan menggunakan nama Indunesia (yang dibuang Earl), dan huruf “u” digantinya dengan huruf “o” agar ucapannya lebih baik. Maka lahirlah istilah Indonesia. Inilah untuk pertama kalinya kata Indonesia muncul di dunia dengan tercetak dalam tulisan Logan.

Pribumi yang mula-mula menggunakan istilah “Indonesia” adalah Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara). Ketika dibuang ke negeri Belanda tahun 1913 beliau mendirikan sebuah biro pers dengan nama Indonesische Pers-bureau.

Nama Indonesisch (Indonesia) juga diperkenalkan sebagai pengganti Indisch (Hindia) oleh Prof Cornelis van Vollenhoven (1917). Sejalan dengan itu, inlander (pribumi) diganti dengan Indonesier (orang Indonesia).

Indonesia dalam Wawasan Nusantara

Indonesia, kini menjadi negeri yang eksotik dengan jumlah pulaunya sebanyak 17.504 buah. (7.870 di antaranya telah mempunyai nama, sedangkan 9.634 belum memiliki nama).

Tidak asing juga disebut sebagai Zamrud Khatulistiwa, tentunya karena potensi yang dimiliki oleh negeri ini begitu banyak dan terhampar di jajaran pulau-pulau tersebut. Keanekaragaman hayati, pesona alam, flora-fauna, budaya, bahasa, aneka ragam suku, dan masih banyak lainnya.

Memahami Indonesia, tidak terlepas dari konsep Wawasan Nusantara. Dalam bernegara hari ini nampak konsep ini tidak lagi menonjol karena lebih banyak disibukkan dengan persoalan politik perebutan kekuasaan semata.

Bahkan konsep Wawasan Nusantara terkesan menjadi usang, padahal makna konsep ini sangat dalam tentang bagaimana cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan dua landasan dasar yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Di tengah hiruk-pikuk kompetisi politik, Wawasan Nusantara ini perlu ditanamkan pada seluruh warga negara agar rasa nasionalisme tetap terjaga dan tidak justru mengedepankan politik identitas yang sempit.

Seorang warga negara yang baik harus mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Dua landasan dasar Wawasan Nusantara adalah Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan falsafah dan landasan hukum warga dalam menjalankan kehidupan bernegara tetap konsisten harus diaktualisasikan.

Dalam menjalankan Wawasan Nusantara tentu diperlukan asas-asas sebagai ketentuan dasar yang harus dipatuhi dan dipelihara, di antaranya asas kepentingan atau tujuan yang sama, keadilan, kerjasama, solidaritas, kejujuran, dan kesetiaan terhadap kesepakatan, bukan hanya menganggap konsep ini sebagai sebuah cerita pengantar tidur.

Selamat Hari Nusantara! 13 Desember 2018.

Penulis : Abdul Rivai Ras (Founder BRORIVAI Center)

Relawan di seluruh dunia merayakan Hari Relawan Internasional pada tanggal 5 Desember setiap tahunnya. Hari Relawan Internasional ini merupakan bagian dari hari-hari peringatan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Momentum ini memberikan kesempatan kepada berbagai organisasi sukarelawan dan juga para relawan individu untuk menunjukan hasil kontribusi mereka pada tingkat lokal, nasional maupun internasional, dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Milenium.

Dalam memperingati Hari Relawan Internasional ini, Relawan di berbagai belahan dunia berupaya menunjukan pentingnya untuk menjadi relawan dan mencoba membangun diskusi global untuk mengatasi masalah-masalah volunterisme di dunia.

Di Indonesia sendiri, aksi-aksi kerelawanan sudah banyak bermunculan. Baik itu yang bersifat individu, maupun yang sudah tergabung dalam sebuah komunitas maupun lembaga-lembaga kemanusiaan.

Di era millenial sekarang, Relawan telah menjadi “brand image” di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Ditilik dari perjalanannya, fenomena relawan pertama kali “booming” di Indonesia pasca tsunami Aceh pada Desember 2004 dan sampai hari ini, aktivitas kerelawanan terus digaungkan.

Banyak lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang mensosialisasikan aktivitas kerelawanan meskipun lembaga resmi negara yang khusus menangani kerelawanan belum ada.

Tim BRORIVAI Center melakukan aksi kemanusiaan membantu Korban Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Sulawesi Tengah

Indonesia Sebagai Negeri Relawan

Melihat sangat banyaknya permasalahan yang dialami rakyat, seharusnya Indonesia menjadi negeri para relawan. Relawan ini yang akan membantu masyarakat, dari skala mikro sampai makro.

Dalam skala mikro, relawan dapat membantu masyarakat dalam jangka pendek, misalkan memberikan sembako atau segala hal yang bersifat charity.

Dalam skala makro, relawan bisa membuat pemberdayaan untuk kesejahteraan rakyat dalam jangka panjang, atau mengadvokasi rakyat dalam berbagai hal dan yang paling penting adalah terlibat dalam langsung dalam pengelolaan negara.

Dengan demikian, jika relawan dilibatkan sebagai elemen pembangunan bangsa, maka hasilnya bisa lebih baik. Apalagi jika aktivitas kerelawanan menjadi syarat utama dari penerimaan PNS dan pejabat publik, seperti yang dilakukan Amerika Serikat.

Misalkan seseorang yang mencalonkan diri menjadi Presiden, setidaknya harus memiliki jam terbang sebagai relawan minimal 10000 jam. Untuk menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil), seseorang harus memiliki minimal 5000 jam aktivitas kerelawanan, dan lain-lain.

Tim BRORIVAI Center melakukan aksi kemanusiaan membantu Korban Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Sulawesi Tengah

Untuk mewujudkan hal ini bukan hal yang mudah, namun juga bukan hal yang sulit jika kita bersungguh-sungguh untuk membuatnya. Kita bisa mencontoh (lagi) Amerika Serikat atau negara-negara lain dalam pengelolaan relawan.

Namun kita juga perlu payung hukum untuk relawan,misalnya dengan undang-undang yang mengatur hal-hal mengenai kerelawanan. Sehingga hak dan kewajiban relawan diatur jelas di dalam undang-undang tersebut.

Dengan demikian, Indonesia sebagai negara relawan bisa diwujudkan. Kemajuan bangsa Indonesia pun di depan mata.

Selamat Hari Relawan Internasional.

Pada suatu saat saya belajar tentang kepemimpinan, demokrasi dan pertahanan di Jerman, tepatnya di Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Pendidikan Kewarganegaraan (Zentrum Innere Führung).

Seketika muncul pertanyaan di dalam benak saya, bagaimana Jerman mampu merawat demokrasi pasca Perang Dingin dan apa yang patut dicontoh bagi Indonesia?

Perubahan Geostrategi

Secara realitas, Jerman telah menjadi salah satu model sukses dalam pembangunan politik dan modernisasi bagi dunia. Sehingga menjadi penting untuk dapat belajar dan mengambil manfaat bagi kepentingan nasional.

Proses perkembangan prinsip dan nilai-nilai demokrasi di Jerman pada dasarnya dimulai dari Jerman Barat. Setelah kejayaan masa Kekaisaran Jerman hingga keruntuhan otoritarianisme pada masa kekuasaan Reich Ketiga atau Rezim Jerman Nazi pasca-Perang Dunia II, yang kemudian mendorong terpecahnya Jerman menjadi dua negara, Jerman Barat dan Jerman Timur.

Kini, proses demokratisasi di Jerman menjadi salah satu langkah penting bagi pertumbuhan dan pembentukan kembali identitas politik bagi negara itu sebagai sebuah bangsa yang demokratis.

Meskipun Jerman pernah mengalami sebuah tantangan dalam menghadapi pengaruh komunisme yang menguasai Jerman Timur selama Perang Dingin, namun dalam usianya yang ke 28 sejak reunifikasi, dapat menjadi pelajaran dan model sukses bagi demokrasi.

Beragam perubahan juga terjadi secara global, yang mengubah posisi “geostrategi” Jerman. Revolusi damai di Jerman Timur, yang memicu Jerman bersatu, saat ini menjadi contoh cemerlang mengenai sebuah negara demokrasi yang berkembang sangat pesat yang pernah dilanda konflik dan perang.

Dalam hubungan international, Jerman banyak memainkan peran penting. Politik luar negeri yang dimainkan nampak semakin cerdas karena mampu menggalang negara-negara berkembang dan mengedepankan haluan mediasi di Asia dalam mendorong kehidupan demokrasi.

Misalnya, dalam mengembangkan hubungan bilateral di kawasan Asia, khususnya dengan Indonesia, Berlin menyambut positif selama era baru kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang terhitung humanis dan konstruktif yang saat ini memasuki tahun kelima.

Berbagai kiprah Jerman di luar negeri mendemonstrasikan upaya negara ini untuk memberikan kontribusi positif bagi demokratisasi, keamanan, dan perdamaian di seluruh dunia.

Dewasa ini, Jerman juga telah menunjukkan komitmennya yang direfleksikan dalam reformasi PBB. Sebuah upaya luar biasa bagi Jerman tentunya, karena terhitung hampir tiga dekade terakhir samasekali tidak terbayangkan bila kelak Jerman menjadi negara yang memiliki “kekuatan” dan “kebebasan” yang patut dicontoh.

Pembangunan Politik

Di dalam negeri, Jerman juga mengalami perubahan substansial. Seperti diketahui, sistem politik cukup terfragmentasi, seperti peran partai demokrat liberal, yang selama beberapa dekade ibaratnya menjadi penentu, upaya perebutan koalisi dalam membentuk pemerintahan, persaingan partai-partai baru, seperti Partai Hijau yang cukup kuat, atau partai kiri “Die Linke” serta partai alternatif anti Uni Eropa, menjadi tantangan tersendiri.

Perubahan sosial juga berlangsung secara konstan dan dalam spektrum luas. Setelah reunifikasi, Jerman menjadi negara tujuan imigran terpenting kedua setelah Amerika Serikat.

Tumbuhnya populasi imigran di Jerman, menjadi subtitusi dari merosotnya tingkat kelahiran alamiah di negara ini, sekaligus mengubah wajah Jerman. Konsekuensinya, Jerman menjadi sebuah negara multi budaya, walau kelompok konservatif menentang hal tersebut.

Dari 82 juta populasi total di Jerman, sekitar 15 juta diantaranya memiliki latar belakang migran. Banyak yang beragama Islam. Beberapa tahun sebelumnya, presiden Jerman ketika itu, Christian Wulff, mengakui perkembangan ini, yang secara resmi menyatakan bahwa “Islam juga termasuk bagian dari kemasyarakatan Jerman”.

Terlepas dari berbagai perubahan positif, masalah tentu saja tetap ada. Jerman masih tetap menghadapi isu ekstrimisme Islam, terkait isu Islamic State di Irak dan Suriah. Dinas rahasia dalam negeri menaksir, lebih 500 jihadis dari Jerman telah bergabung dengan ISIS. Jika mereka pulang, potensi ancaman tidak bisa diabaikan. Karena itu, masih banyak yang harus dilakukan, untuk mencegah radikalisasi di Jerman sendiri.

Sebagai penstudi stratejik, diakui bahwa model negara sosial yang diterapkan Jerman, telah sukses hampir di semua lini. Juga dalam olahraga, khusunya sepak bola. Negara ini melangkah ke arah yang tepat, dan boleh bangga atas semua prestasi yang diraih, walau beragam tantangan masih harus dihadapi.

Dr. Abdul Rivai Ras (Pengajar Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, Founder BRORIVAI Center)

Dr. Abdul Rivai Ras (Pengajar Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, Founder BRORIVAI Center)

Innere Führung sebagai Konsep Bernegara

Salah satu upaya bernegara yang dikembangkan olah Jerman dalam mendorong demokrasi adalah melembagakan superioritas konsep “Innere Führung”. Konsep ini dibangun dari pemikiran pertahanan dan militer Jerman setelah Perang Dunia II.

Konsep ini, merupakan prinsip komando dan ketaatan dalam Angkatan Bersenjata Jerman (Bundeswehr) yang dituangkan dalam konsep “warga berseragam” (citizens in uniform). Konsep Innere Fuhrung ini dikembangkan dengan membangun apa yang disebut Pusat Gagasan Pengembangan Kepemimpinan dan Pendidikan Kewarganegaraan (Leadership Development and Civic Education) pada tahun 1953.

Lembaga ini mirip dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Indonesia. Lembaga Inner Fuhrung ini dibentuk dalam rangka pengurangan kekuasaan pemimpin dan membangun tanggung jawab bersama untuk kepatuhan sebagai suatu bangsa (national character building) sebagai akibat ekses kepemimpinan Jerman Nazi pada tahun 1950 yang totaliter.

Gagasan dan filosofi yang mendasari Innere Führung dalam konteks demokrasi, merujuk pada teori hubungan sipil-militer, yakni dengan memeriksa pentingnya nilai-nilai dan legitimasi yang berkaitan dengan fitur yang membedakan dari “warga negara berseragam”.

Konsep Innere Führung ini juga memetakan tujuan dan aplikasinya baik pada tingkat institusional maupun individu untuk mengatasi keseimbangan yang tepat antara fungsi-fungsi angkatan bersenjata di satu sisi dan nilai-nilai masyarakat secara keseluruhan di pihak lain.

Konsep yang diterapkan di Jerman saat ini memiliki karakteristik yang dinamis, karena pemikirannya sangat memungkinkan untuk merespons secara tepat perkembangan dalam masyarakat sipil. Hal ini juga dapat berfungsi sebagai model untuk kepentingan demokrasi di negara yang masih rentan dengan masalah politik pertahanan dan keamanan.

Pelajaran Bagi Indonesia

Konsep Innere Führung merupakan salah satu model yang cukup efektif dalam mendorong kehidupan demokrasi di Jerman. Pasalnya bahwa tujuan penerapannya adalah untuk mendamaikan fungsional kondisi operasional Angkatan bersenjata dengan kelompok liberal yang patuh pada prinsip-prinsip demokrasi konstitusional negara.

Yang menarik untuk kita kembangkan di Indonesia adalah melembagakan kehidupan demokrasi yang merujuk pada prinsip hak dan kewajiban sebagai warga negara yang patuh pada konstitusi dalam membangun bangsa dan negara tanpa adanya dikotomi sipil-militer.

Sebagai contoh, dalam bernegara setiap warga yang mempunyai hak politik dan kebebasan untuk berekspresi siapapun mereka, namun tetap senantiasa patuh pada aturan dan sistem nilai yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Karena itu, semua elemen bangsa harus secara bersama-sama mengedepankan aspek persatuan dan menjaga keutuhan ketimbang membangun permusuhan serta memelihara nilai utama (core value) dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Belajar dari kesuksesan demokrasi Jerman, dalam mewujudkan kepentingan nasional tersebut, diperlukan suatu konsep yang utuh dalam membina dan mendidik setiap warga negara dalam mengatasi berbagai dimensi konflik (politik, ekonomi, sosial, budaya, ideologi/agama).

Paling tidak, saatnya pemerintah untuk dapat menghadirkan kembali mata pelajaran “pendidikan kewarganegaraan” sebagai solusi alternatif yang kini sudah di telan bumi.

Indonesia adalah negeri yang rawan gempa. Kondisi geografisnya yang berada di jalur Cincin Api Pasifik (Ring of Fire) sangat berisiko bagi keselamatan manusia.

Belajar dari sejarah bencana gempa yang terjadi di Indonesia, pada dasarnya telah memberikan pelajaran penting tentang bagaimana membuat bangunan yang tahan gempa dan menjadi bentuk kesiapsiagaan serta mitigasi bagi masyarakat.

Isu ini diangkat dalam suatu diskusi bulanan terbatas oleh Research & Response Network BRORIVAI Center yang bertema “Menyelamatkan Bangsa Dari Bencana” bertempat di Jl. Kalisari Lapan 47, Jakarta, Minggu 11 November 2018.

Pemerhati politik, keamanan dan pembangunan, Abdul Rivai Ras yang juga Founder BRORIVAI Center berpendapat bahwa, orang Indonesia yang hidup di cincin api Pasifik mesti siap dengan risiko gempa. Salah satu caranya adalah membangun rumah tahan gempa.

“Meskipun gempa tidak selalu membunuh secara langsung, tetapi adanya bangunan yang runtuh akibat gempa dapat menimbulkan kerusakan dan korban jiwa. Karena itu, saatnya pemerintah menggalakkan dan bahkan mengupayakan bangunan dan rumah tahan gempa”, ungkap Rivai yang juga pernah mengecap pendidikan Arsitektur ini.

Lebih lanjut Rivai mengatakan dalam 20 tahun ke depan, potensi ancaman nyata pertahanan adalah ancaman dari berbagai dampak yang disebabkan oleh bencana, sehingga Indonesia harus lebih siap menghadapi kemungkinan buruk tersebut.

“Ke depan dampak risiko bencana yang berinteraksi dengan perubahan iklim, kerusakan lingkungan hidup, pembangunan dan pertumbuhan penduduk akan semakin meningkat dan menjadi tantangan bagi pembangunan manusia”, paparnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, kita patut belajar dari Jepang, dimana negara ini menjadi salah satu paling banyak bencana gempanya, sudah mulai mengganti bangunan-bangunannya menjadi bangunan tahan gempa.

Selain itu, inovasi untuk membuat bangunan tahan gempa pun terus dilakukan, misalnya saja Jepang berhasil mengembangkan rumah anti-gempa dengan model terbaru. Salah satu model rumah tahan gempa terbarunya yang dibuat adalah dengan memanfaatkan teknologi airbag.

Demikian halnya di Amerika Serikat, juga berhasil mengembangkan model rumah tahan gempa terbarunya yakni melengkapi bagian struktur fondasi rumah dengan “isolator” yang dapat bergeser. Teknologi tersebut memungkinkan seluruh bangunan rumah akan bergeser di sepanjang tanah yang bergetar ketika gempa sedang terjadi.

Dalam diskusi ini dihadiri oleh keterwakilan kelompok para penstudi ketahanan nasional dari Universitas Indonesia dan studi manajemen bencana dari Unhan, penstudi teknik bangunan serta jaringan R&R BRORIVAI Center Jakarta yang tepat pelaksanaannya jatuh pada Hari Bangunan Indonesia (11/11/18).

Kata-kata bijak Steve Jobs menyatakan bahwa “inovasi membedakan antara pemimpin dan pengikut” (innovation distinguishes between a leader and a follower).

Makna kata ini sangat dalam karena seseorang dikatakan pemimpin bila memiliki jiwa inovatif, dan bila tidak, ia hanya bagaikan pengikut yang cenderung banyak meniru dan sekedar hadir tanpa kemajuan.

Inovasi berkaitan dengan aktivitas penciptaan perubahan dan perbaikan. Perubahan yang berarti juga mengenalkan sesuatu yang baru dengan menggantikan yang lama menuju ke suatu hal yang lebih baik.

Perubahan merupakan sebuah proses yang pasti terjadi, karena untuk bisa survive kita harus menyesuaikan (adaptif) dengan perkembangan yang terjadi baik di dalam lingkungan internal maupun eksternal.

Inovasi juga merupakan suatu kreasi yang baru yang dapat memberi solusi dari masalah-masalah yang ada. Baik setiap pemerintahan, perusahaan, organisasi ataupun individu tentu harus memiliki inovasi-inovasi untuk mewujudkan perubahan dan pembaruan untuk menjadi lebih berkembang dan lebih baik.

Kepemimpinan Stratejik

Dalam era disruptif sekarang ini, kepemimpinan dalam inovasi harus mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan lingkungannya.

Selain itu, terdapat tiga jenis perubahan yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan yang harus diaktualisasikan yaitu: mengantisipasi perubahan rutin, perubahan pengembangan dan inovasi sendiri.

Mengelola suatu perubahan memanglah hal yang sulit. Ukuran kapasitas kepemimpinan seseorang salah satunya adalah kemampuannya dalam mengelola perubahan. Kemampuan ini penting sebab pada masa kini pemimpin dituntut untuk mampu mempelopori perubahan lingkungan.

Menjelang pemilihan pemimpin (Pilpres) tahun 2019 nanti, tentu kita sangat mengharapkan lahirnya pemimpin stratejik yang mempunyai inovasi tiada henti. Karena apabila mereka terpilih nanti akan menghadapi berbagai permasalahan sangat rumit yang membutuhkan inovasi untuk menanggulanginya.

Kepemimpinan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam suatu bangsa. Berjalannya roda pemerintahan suatu bangsa sangat tergantung pada sosok pemimpinnya. Kepemimpinan suatu negara dapat dianalogikan seperti bagian tubuh yang saling bersinergi.

Karena itu, perubahan-perubahan di bidang teknologi, ekonomi, politik, sosial budaya yang akan membawa dampak positif dan negatif terhadap pembangunan tidak terlepas pada para pemimpin yang mengelolanya.

Diharapkan pemimpin ke depan adalah seorang pemimpin yang mempunyai pandangan luas, kreatif, inovatif tidak menaruh ketakutan dan suka akan ide-ide baru, punya visi sesuai karakter bangsa ini (visi maritim) dan mau belajar terus.

Ia juga harus dapat menerima dan mengatasi hal-hal yang sama sekali baru dan mungkin hal yang tidak diharapkannya. Pemimpin masa kini harus berwawasan global yang harus mampu menangani situasi baru yang tak pasti dan kompleks.

Mengawal Demokrasi

Seorang pemimpin yang inovatif adalah seorang pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan sebagai democratic style atau gaya kepemimpinan yang tidak mengambil keputusan dari sudut pandangnya saja melainkan mengumpulkan semua ide-ide dari seluruh rakyat atau anggotanya lalu melakukan musyarawah dan diputuskan bersama.

Artinya menjadi seorang pemimpin yang inovatif adalah melalui gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pemimpin tersebut.

Dari gambaran ini, dapat dipastikan bahwa pemimpin dan inovasi adalah dua hal yang harus selalu beriringan. Artinya, di mana ada pemimpin di sana ada inovasi dan gagasan-gagasan baru serta perencanaan untuk melakukan perbaikan dan perubahan.

Untuk melakukan hal ini seorang pemimpin masa depan Indonesia harus mampu membaca dan mempelajari konteks institusi dan situasi dalam lembaga di mana ia memimpin, khususnya dalam mengawal demokrasi yang sedang tumbuh dan berkembang.

Pentingnya Inovasi Maritim

Sehubungan dengan Hari Inovasi Indonesia, saatnya pemimpin dan segenap pemangku kepentingan (stakeholders) mengembangkan Aksi Strategi Maritim Indonesia untuk mendukung program pemerintah dalam pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan Poros Maritim Dunia.

Setidaknya, kegiatan platform teknologi seperti “waterborne” dapat menjadi perhatian saat ini dan masa depan dalam menyongsong Abad 21. Terutama dengan memperbarui agenda riset strategis dan inovasi.

Hal ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas dari penelitian dan kapasitas inovasi jangka panjang terhadap Industri jasa maritim Indonesia.

Empat tema teknologi utama yang diidentifikasi untuk dapat menjadi studi spesifik dan tematik. Bagi pemimpin ke depan harus dapat merespons dinamika ypembagunan maritim nasional yang kini sedang melaju dan perlu dijaga kesinambungannya.

Perhatian bagi pemerintah yang berkuasa ke depan, harus tanggap bagaimana mengelola upaya efisiensi enerji, isu-isu keselamatan dan keamanan, optimasi produksi dan jalur rantai pasok, dan pendekatan E-Maritim dalam mengembangkan sistem ekonomi yang terintegrasi dengan laut dan daratan.

Saatnya pemimpin dan para pemangku kepentingan dapat melakukan analisis mendalam dan penilaian terhadap keadaan nyata atas pesatnya kemajuan inovasi maritim pada tataran global yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir.

Untuk membantu meningkatkan visibilitas pengembangan sektor maritim di Indonesia, seyogyanya kita mengidentifikasi sejumlah proyek yang patut dicontoh dalam teknologi dan inovasi maritim di dunia.

Misalnya saja di kawasan Eropa, proyek eksploitasi komersial, efisiensi sumber daya, manfaat lingkungan, dan keselamatan menjadi perhatian serius dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan.

Program ini berfokus pada proyek-proyek dalam rangka mendorong sektor transportasi maritim yang banyak menjadi manfaat nyata dari dukungan kawasan ini untuk mengembangkan kekuatan, inovasi dan teknologi maritim dalam menjaga proses pengelolaan rantai pasok (supply chain) melalui laut serta pengelolaan sumber daya di dalamnya.

Penuh harapan kita dapat belajar dari pengalaman negara-negara maju dalam mengembangkan inovasi maritim menuju terwujudnya Indonesia sebagai negara maritim.

Semoga Pilpres 2019 mendatang bisa melahirkan pemimpin dan kepemimpinan yang penuh inovasi. Sehingga di bawah kepemimpinannya berbagai masalah yang timbul dapat teratasi menuju Indonesia Jaya dalam sektor maritim.

Selamat Hari Inovasi Indonesia!

Hari Santri Nasional diperingati setiap tahunnya di Indonesia pada tanggal 22 Oktober. Tak terkecuali pada 22 Oktober 2018 ini, Hari Santri Nasional kembali diperingati dengan mengambil tema ‘Bersama Santri Damailah Negeri’.

Penetapan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional ini disahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2015 lalu melalui Keppres Nomor 22 tahun 2015.

Santri biasanya merujuk pada seseorang yang mengikuti pendidikan agama Islam pada sebuah pesantren dalam kurun waktu tertentu, tergantung tingkat pendidikan.

Pesantren memberikan berbagai ilmu kepada muridnya, dan tak hanya ilmu agama. Di pesantren modern seperti Gontor di Ponorogo, para santri bahkan terbiasa berkomunikasi dalam bahasa Inggris.

Menurut Harian Kompas edisi 22 Oktober 2015, santri tak hanya merujuk pada komunitas tertentu, tetapi merujuk mereka yang dalam tubuhnya mengalir darah Merah Putih dan tarikan napas kehidupannya terpancar kalimat La ilaha illa Allah. Hari Santri pun menjadi milik umat Islam Indonesia secara keseluruhan.

Namun, mengapa 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri Nasional? Menurut laman Setkab.go.id yang dikelola Sekretariat Kabinet, penetapan tanggal itu berdasarkan perjuangan dan seruan dari KH Hasyim Asy’ari.

KH Hasyim Asy’ari.dikenal sebagai pendiri dan sesepuh Nahdlatul Ulama (NU) yang memiliki peran signifikan terhadap kemerdekaan Indonesia. Peran ini begitu terlihat pada 21 dan 22 Oktober 1945, saat pengurus NU se-Jawa dan Madura menggelar pertemuan di Surabaya.

Pertemuan dilakukan untuk menyatakan sikap setelah mendengar tentara Belanda berupaya kembali menguasai Indonesia dengan membonceng Sekutu. Akhirnya, KH Hasyim Asy’ari menyerukan sebuah deklarasi “Resolusi Jihad”.

Pada 22 Oktober 1945, KH Hasyim Asy’ari menyerukan imbauan kepada para santri untuk berjuang demi Tanah Air. Resolusi itu disampaikan kepada pemerintah dan umat Islam Indonesia untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan bangsa. Hasilnya, resolusi ini membawa pengaruh yang besar.

Menurut laman KPS.go.id yang dikelola Kantor Staf Presiden, dampak besar terasa setelah KH Hasyim Asy’ari menyerukan resolusi itu. Rakyat dan santri kemudian melakukan perlawanan sengit dalam pertempuran di Surabaya. Banyak santri dan massa Nahdliyin yang aktif terlibat dalam pertempuran ini.

Resolusi tersebut berhasil memberi energi dan semangat patriotisme yang sangat dahsyat kepada umat Islam pada saat itu. Arek-arek Suroboyo terbakar semangatnya. Bung Tomo juga tambah membakar semangat dari mereka.

Hingga akhirnya, perjuangan itu menewaskan pimpinan Sekutu, Brigadir Jenderal Aulbertin Walter Sothern Mallaby. Mallaby tewas dalam pertempuran yang berlangsung pada 27-29 Oktober 1945. Hal inilah yang memicu pertempuran 10 November 1945.

Oleh sebab itu, penetapan Hari Santri diharapkan tidak mengurangi, apalagi menafikan, nilai heroisme dan patriotisme tokoh-tokoh lain yang telah menorehkan sejarah dan peristiwa historik yang lain apalagi santri yang berperan besar.

Sebagai tindak lanjut dari penetapan Hari Santri, diharapkan ada sinergi antara pemerintah dan santri guna mendorong komunitas santri ke poros peradaban Indonesia yang lebih baik. Negara pun harus memberi ruang proporsional bagi santri untuk berekspresi.

Melalui momentum Hari Santri Nasional ini, diharapkan menjadi dasar kepada santri untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas santri

Sulawesi Selatan (Sulsel) adalah salah satu pulau besar yang mempunyai posisi penting secara geopolitik dan geoekonomi di lingkar kawasan Indonesia Bagian Timur (IBT). Daerah ini memiliki posisi geografis yang unik dan strategis bagi kepentingan perdagangan, pengembangan industri dan ekonomi.

Hal ini dapat dilihat dari letak geografis Sulsel yang berada di titik pusat Indonesia dan berada diantara dua samudera dan dua benua, serta sebagai jalur komunikasi yang potensial dalam kerangka poros maritim dunia.

Secara historis, Sulsel memiliki catatan yang panjang dan menarik dalam urusan pemanfaatan ruang laut dan daratan untuk kepentingan politik, ekonomi hingga kebudayaan.

Catatan-catatan sejarah tentang tanah di Selatan Sulawesi, keragaman suku dan budaya, entitas sosial yang mewujud kerajaan-kerajaan otonom di pesisir, menunjukkan betapa kawasan ini adalah juga simpul pertumbuhan kebudayaan sekaligus daya tarik bagi pihak lain dalam dimensi yang luas, kepentingan ekonomi, politik, kekuasaan hingga kebudayaan.

Salah satu otoritas menarik itu adalah Kerajaan Gowa-Tallo di abad ke 17. Sebelum dan setelah jatuhnya Kerajaan Gowa di tahun 1669, Pelabuhan Makassar di Gowa adalah titik temu lalu lintas strategis pengelana dan penjelajah bumi. Kapal-kapal ekspedisi seperti Wallacea, pelaut dari Eropa hingga armada Jung dari Tiongkok dilaporkan menjadikan pantai Makassar di Sulsel sebagai ruaya usaha, tempat transit sekaligus tempat loading logistik sebelum ke destinasi akhir di timur atau ke barat.

Gambaran ini membuktikan bahwa Pelabuhan Makassar yang berada di Sulsel merupakan bagian dari poros maritim dunia sejak lama. Catatan-catatan tentang relasi bisnis antara Makassar dan Singapura, dengan Eropa dengan Australia telah menggeliat sejak abad 17.

Puncaknya di abad ke 18 di mana tarik menarik kepentingan kutub-kutub kekuasaan perdagangan dan hegemoni menjadikan Makassar sebagai episentrumnya.

Meskipun kontribusi itu banyak didominasi dan diwarnai dari hasil pembangunan sektor pertanian selama ini, namun kemampuan daerah khususnya daya dukung daratan dalam menopang ekonomi pada akhirnya akan dapat menemui keterbatasan.

Pesatnya pembangunan yang sedang dilaksanakan di provinsi dengan jumlah penduduk terkini mencapai 9.522.503 jiwa2 dihadapkan pada ketersediaan lahan untuk kepentingan pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, yang selalu mengandalkan wilayah daratan seperti pegunungan, perbukitan, dataran tinggi, dan dataran rendah perlu mendapat perhatian serius untuk tetap terjaga kesinambungannya.

Dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah, dibutuhkan alternatif pembangunan yang mampu menggandakan dan sekaligus mengakselerasi pemerataan pembangunan.

Corak Indonesia sebagai negara kepulauan tentu tidak dapat dihindari, sehingga pentingnya diversifikasi pembangunan dan re-orientasi kebijakan yang bertumpu pada sektor ekonomi maritim yang mencakup pembangunan konektivitas antar-pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut serta keamanan maritim menjadi keniscayaan di masa depan.

Kondisi ini seiring dengan kebijakan pemerintahan Jokowi-JK tentang gagasan poros maritim dunia, di mana Sulsel kelak menjadi koridor ekonomi utama yang mampu menghubungkan pintu tengah Timur-Barat dan Selatan-Utara, termasuk dalam memperlancar mobilitas penduduk di sejumlah gugusan pulau melalui program pembangunan Tol Laut Nasional.

Maju Tapi Belum Merata

Kemajuan pembangunan erat kaitannya dengan pengembangan. Bahkan banyak orang menganggap bahwa pembangunan sama dengan pengembangan. Namun kedua istilah tersebut tentu memiliki perbedaan makna.

Secara filosofis, suatu proses pembangunan diartikan sebagai upaya yang sistematik dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagai pencapaian aspirasi warga yang paling humanistik. Secara sederhana, proses pembangunan merupakan proses memanusiakan manusia.

Pengertian pembangunan dalam artian ini tidak dilakukan dengan membangun infrastruktur atau fasilitas fisik yang seringkali menjadi pandangan banyak orang mengenai pembangunan tersebut.

Pengertian pembangunan menurut UNDP (United Nations Development Programme) menyebutkan pembangunan dikhususkan kepada pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk, di mana penduduk dijadikan sebagai tujuan akhir dan bukan alat atau instrumen pembangunan itu sendiri.

Lebih lanjut pengertian pembangunan itu diartikan sebagai suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau manusiawi.

Menurut Todaro, pembangunan harus memenuhi 3 (tiga) komponen dasar yaitu kecukupan memenuhi kebutuhan pokok, meningkatkan rasa harga diri serta kebebasan untuk memilih.

Menurutnya, pembangunan harus dipandang sebagai proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional selain mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.

Dalam konteks dinamika pembangunan di Sulsel, terdapat sejumlah kemajuan dalam capaian pembangunan. Ditinjau dari sisi pertumbuhan ekonomi selama hampir satu dekade, Sulsel relatif konsisten berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal ini tercermin sejak tahun 2012 hingga 2016, rata-rata pertumbuhan ekonominya mencapai 7,7 persen, jauh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dalam kurun waktu yang sama, yang hanya mencapai 5,7 persen.

Sementara dalam upaya mengakselerasi pembangunan di sektor infrastruktur, Sulsel mengalami kemajuan dengan adanya berbagai proyek besar yang kini sedang berlangsung, antara lain; pembangunan tol dalam kota, Makassar New Port, perluasan bandara, pembangunan empat bendungan besar, underpass simpang lima, jalan layang Maros-Bone, hingga proyek pengembangan transportasi kereta api.

Di samping pembangunan fisik, yang terpenting adalah bagaimana mencermati pembangunan yang berkaitan dengan struktur sosial dan pembagunan manusia itu sendiri, khususnya dalam melihat dan mengukur perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup bagi masyarakat.

Dari pengamatan dan kajian pembangunan Sulsel 2017, dapat disimpulkan bahwa pembangunan manusia relatif membaik namun belum merata. Meskipun berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), posisi Sulsel ternyata masih berada di bawah angka nasional.

Pada tahun 2016, tercatat IPM Sulsel mencapai 69,76 atau terpaut 0,42 poin dibandingkan IPM nasional sebesar yang berada pada posisi 70,81. Secara nasional, IPM DKI Jakarta sebesar 79,60 masih yang tertinggi.

Secara realitas, IPM Sulsel masih berada di bawah angka nasional. Tetapi, dari tahun ke tahun, IPM Sulsel terus mengalami kemajuan yang cukup signifikan.

Patut disyukuri, bahwa pada tahun 2016 mengalami kemajuan di mana terjadi kenaikan 0,61 poin menjadi 69,76. Hingga saat ini, IPM Sulsel masih dalam kategori posisi sedang atau terhitung berada pada level 60-70.

Bila melihat secara keseluruhan di tingkat kabupaten/kota, tercatat 19 dari 24 daerah di Sulsel umumnya berada pada level sedang. Hanya Makassar yang tercatat pada level sangat tinggi dengan capaian 80,53. Selebihnya empat kabupaten/kota berada pada level tinggi, diantaranya; Parepare (76,48), Palopo (76,45), Luwu Timur (70,95) dan Enrekang (70,79).

Ketertinggalan Sumber Daya Manusia

Persoalan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat ditentukan oleh akses yang tersedia untuk mendapatkan pendidikan, informasi, komunikasi dan trasportasi.

Di daerah yang sulit terjangkau dan relatif terisolasi memberi dampak terhadap pembangunan manusia. Karenanya kebutuhan akan kebijakan yang holistik dan komprehensif harus dilakukan.

Sejauh ini, adanya kesan bahwa pemangku kepentingan masih rabun akan arah dan kebijakan dasar yang seharusnya dilakukan. Bisa digambarkan seperti penghuni rumah yang tinggal bersama, tetapi dalam kondisi ketimpangan yang nyata. Ada yang glamour pakai baju bagus dan kendaraan mewah di saat anggota keluarga yang lain masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan dasar.

Kawasan daerah terpencil dan terluar dihuni oleh anggota masyarakat yang ekonominya tergolong rendah, jauh dari sejahtera, dan sangat tertinggal. Masih belum banyak tersentuh oleh program pembangunan sehingga akses terhadap prioritas pembangunan seperti infrastruktur, pemberdayaan potensi, pelayanan sosial, ekonomi, dan pendidikan masih sangat terbatas.

Jika berkesempatan mengunjungi daerah di seluruh pelosok Sulsel, maka akan menemui kondisi seperti kendala akses transportasi, jalan rusak bahkan hanya jalan setapak yang menghubungkan daerah terpencil dan terluar dengan daerah lain yang lebih inward dan relatif lebih maju.

Kebanyakan daerah tersebut terhitung miskin, karena miskinnya perhatian dan keseriusan pemerintah untuk mengelola daerah seperti daerah pegunungan dan kepulauan yang sesungguhnya memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah.

Lebih mirisnya lagi, pengelola otoritas daerah di beberapa kabupten dan kota justru memiliki pola pikir yang tidak responsif. Melihat daerahnya sendiri yang serba kurang dan lemah, malah tidak berpikir kreatif untuk membuat kebijakan dan program yang dapat menggali potensi daerahnya karena dianggap tidak menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) secara langsung serta dengan berbagai alasan klasik lainnya.

Untuk pelaksanaan pembangunan daerah tertinggal yang terpadu, tepat sasaran serta tepat kegiatan, maka diperlukan prioritas yang diarahkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi oleh semua daerah tertinggal.

Prioritas percepatan pembangunan daerah tertinggal tersebut adalah yang pertama, adanya pemberdayaan ekonomi lokal. Kemudian, pemberdayaan masyarakat dan komunitas lokal. Yang ketiga, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan yang terakhir peningkatan akses dan alokasi daerah.

Apabila pemerintah daerah dapat menerapkan solusi tersebut, maka daerah terpencil dan terluar seperti daerah yang memiliki banyak gugus kepulauan akan menjadi kawasan yang lebih sejahtera dan makmur. SDM yang ada di daerah tersebut berperan penting dalam pembangunan daerah.

Pemerintah daerah dengan SDM (SDM) yang berkualitas harus saling bersinergi dalam membangun daerahnya sehingga dapat meningkatkan dan memajukan daerahnya yang dulu tertinggal jauh bisa menjadi daerah yang maju dalam segi pembangunannya.