Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI), Dr. Abdul Rivai Ras, menegaskan bahwa polemik anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah selesai dan kini saatnya fokus pada pengawasan pemanfaatannya, Minggu (01/3).
Dr. Abdul Rivai mengatakan, secara prosedural dan politik, anggaran MBG telah diputuskan bersama oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
“Anggaran MBG sudah menjadi keputusan politik negara dan telah disepakati melalui mekanisme konstitusional bersama DPR. Karena itu, perdebatan tidak perlu lagi diarahkan pada ada atau tidaknya anggaran, melainkan pada bagaimana pemanfaatannya diawasi secara ketat, transparan, dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan publik, tata kelola keuangan, serta transparansi hingga ke tingkat satuan pelayanan dan dapur pelaksana. Ia juga mengingatkan, anggaran MBG adalah dana publik, yang mengharuskan semua pihak untuk menjaga prinsip kehati-hatian, keterbukaan informasi, dan pertanggungjawaban penggunaan dana.
“Ini harus menjadi warning bagi seluruh pengelola dapur, mitra, dan pemangku kepentingan, bahwa MBG bukan ruang kompromi untuk praktik tidak akuntabel. Kepercayaan publik terhadap program ini ditentukan oleh seberapa serius negara menjaga integritas pengelolaannya,” tegasnya.
Selain itu, Dr. Abdul Rivai menjelaskan, MBG bukan hanya program sosial jangka pendek, melainkan kebijakan strategis jangka panjang yang berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia.
“MBG adalah investasi sumber daya manusia. Jika dikelola secara konsisten dan berintegritas, program ini akan berkontribusi besar terhadap kualitas generasi produktif Indonesia di masa depan,” ujarnya.
Ia juga menilai, MBG dapat memberikan dampak sosial, ekonomi, dan geopolitik yang luas. Secara sosial, MBG memperkuat perlindungan kelompok rentan dan memperkecil ketimpangan akses gizi. Secara ekonomi, MBG dapat mendorong perputaran ekonomi lokal melalui rantai pasok pangan dan pelibatan UMKM.
Dalam perspektif yang lebih luas, ia menilai, negara dengan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif akan memiliki daya saing yang lebih kuat di tingkat global.
Namun, ia mengingatkan, untuk mencapai semua potensi tersebut, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program harus dijaga dengan ketat.
“Bonus demografi tidak datang otomatis. Ia hanya akan menjadi keuntungan apabila kualitas manusianya benar-benar dibangun,” ujar Dr. Abdul Rivai.
“Dan kualitas itu sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, integritas pelaksanaan, serta tata kelola anggaran yang bersih,” sambungnya.
APPMBGI mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran MBG.
“Kami mendorong agar keterbukaan data pemanfaatan anggaran MBG dapat diakses publik secara lebih luas, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya program,” kata Dr. Abdul RIvai.
Dr. Abdul Rivai mengatakan, skala anggaran yang besar menambah risiko penyimpangan. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi kebutuhan mendasar agar MBG tetap memiliki legitimasi sosial yang kuat.
