JAKARTA, 1 Maret 2026 – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI), Abdul Rivai Ras, menegaskan bahwa polemik anggaran Program Makan Bergizi Gratis atau MBG harus segera diakhiri. Ia meminta semua pihak fokus pada transparansi dan pengawasan penggunaan dana publik tersebut.
Menurutnya, anggaran MBG sudah diputuskan secara sah. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyepakatinya melalui mekanisme konstitusional. Jadi, perdebatan soal ada atau tidaknya anggaran tidak lagi relevan.
“Anggaran MBG sudah menjadi keputusan politik negara. Karena itu, sekarang saatnya kita mengawal pemanfaatannya,” ujar Abdul Rivai Ras dalam keterangan tertulis, Minggu.
Ia menjelaskan, dana MBG adalah uang publik. Karena itu, pengelolaannya harus hati-hati, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan. Setiap rupiah harus jelas manfaatnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa skala MBG sangat besar. Program ini berjalan di banyak daerah. Jadi, risiko penyimpangan juga ada. Karena itu, pengawasan harus diperkuat hingga tingkat dapur pelaksana.
Ia meminta sistem tata kelola keuangan diperbaiki. Selain itu, laporan penggunaan anggaran harus rutin dan mudah diakses publik. Dengan begitu, masyarakat bisa ikut mengawasi.
“Transparansi bukan sekadar kewajiban administrasi. Ini kebutuhan agar program tetap dipercaya publik,” katanya.
Abdul Rivai Ras juga memberi peringatan kepada pengelola dapur dan mitra daerah. Ia menegaskan bahwa MBG bukan proyek biasa. Program ini tidak boleh menjadi ruang kompromi praktik tidak akuntabel.
Kepercayaan publik, menurutnya, sangat bergantung pada integritas pengelolaan. Jika tata kelola lemah, maka legitimasi sosial bisa turun. Dan itu berbahaya bagi keberlanjutan program.
Di sisi lain, APPMBGI memandang MBG sebagai kebijakan jangka panjang. Program ini bukan sekadar bantuan sosial sesaat. MBG adalah investasi sumber daya manusia.
Program ini menyasar anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan. Namun dampaknya tidak berhenti pada pemenuhan gizi saja. Efeknya bisa meluas ke sektor sosial dan ekonomi.
Perbaikan gizi sejak dini, katanya, menjadi fondasi kualitas manusia Indonesia. Anak yang sehat akan lebih produktif dan kompetitif. Karena itu, MBG berkaitan langsung dengan masa depan bangsa.
Dalam jangka panjang, program ini mendukung terciptanya bonus demografi berkualitas. Bukan hanya jumlah usia kerja yang besar, tetapi juga kualitas manusianya.
“Bonus demografi tidak datang otomatis. Kualitas manusia harus dibangun dengan konsisten,” tegasnya.
Secara sosial, MBG memperkuat perlindungan kelompok rentan. Akses gizi yang lebih merata juga bisa menekan ketimpangan. Jadi, dampaknya terasa langsung di masyarakat bawah.
Secara ekonomi, program ini mendorong perputaran usaha lokal. Rantai pasok pangan melibatkan UMKM, petani, dan tenaga dapur. Jadi, ekonomi daerah ikut bergerak.
Abdul Rivai Ras bahkan melihat dampak lebih luas. Negara dengan sumber daya manusia sehat dan produktif akan memiliki daya saing kuat. Posisi Indonesia di tingkat regional dan global bisa semakin kokoh.
Namun, semua potensi itu hanya bisa terwujud jika pengelolaan anggaran dijaga ketat. Integritas pelaksanaan menjadi kunci utama. Tanpa itu, tujuan besar program bisa meleset.
APPMBGI, lanjutnya, mendukung penguatan sistem pengawasan yang sedang didorong pemerintah. Kewajiban pelaporan anggaran harus ditegakkan. Sistem kontrol internal juga perlu diperkuat.
Ia mendorong agar data penggunaan anggaran MBG dibuka seluas mungkin. Dengan akses informasi yang jelas, publik bisa mengawasi secara aktif.
Menurutnya, partisipasi masyarakat akan menjaga program tetap pada jalurnya. Pengawasan publik menjadi benteng penting dari potensi penyimpangan.
“Risiko selalu ada dalam program besar. Karena itu, transparansi harus menjadi budaya, bukan sekadar formalitas,” ujarnya.
APPMBGI menyatakan siap berperan aktif di tingkat pelaksana. Organisasi ini akan memastikan dapur dan mitra daerah menjalankan standar tata kelola yang baik.
Ia ingin setiap porsi makanan benar-benar memenuhi standar gizi dan keamanan pangan. Selain itu, pelibatan pelaku usaha lokal harus berjalan optimal.
Di akhir pernyataannya, Abdul Rivai Ras menegaskan bahwa bangsa ini tidak perlu terjebak pada perdebatan lama. Keputusan politik soal anggaran sudah final.
Kini, tugas bersama adalah mengawal pelaksanaannya. Transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan tanpa kompromi.
“Anggaran MBG sudah final. Sekarang saatnya bekerja bersama memastikan program ini benar-benar menjadi investasi masa depan Indonesia,” pungkasnya.
