JAKARTA – Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) menilai penghentian sementara 47 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai sinyal penting bagi seluruh pengelola dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah itu dilakukan oleh Badan Gizi Nasional setelah ditemukan makanan yang tidak layak konsumsi. Beberapa menu dilaporkan dalam kondisi busuk dan tidak memenuhi standar mutu.
Ketua Umum APPMBGI, Abdul Rivai Ras, menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan sekadar sanksi administratif. Ia menyebutnya sebagai penguatan tata kelola dapur MBG.
“Penghentian sementara ini adalah sinyal serius. Standar mutu dan keamanan pangan tidak boleh ditawar,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa.
Ia menilai temuan makanan busuk bukan kesalahan teknis biasa. Kasus itu mencerminkan lemahnya disiplin operasional dan pengawasan internal. Selain itu, pemahaman tentang higiene dan sanitasi masih perlu diperkuat.
Menurutnya, MBG adalah program strategis nasional. Setiap dapur memegang tanggung jawab moral dan profesional. Jutaan anak, ibu hamil, dan kelompok rentan bergantung pada kualitas makanan tersebut.
Ketika makanan tidak layak dikirim, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi dapur. Kepercayaan publik terhadap program negara juga ikut terancam.
APPMBGI mendukung penuh langkah evaluasi yang dilakukan BGN. Namun, organisasi ini meminta agar penghentian sementara diikuti pembinaan yang serius.
“Tidak cukup hanya dihentikan. Dapur yang bermasalah harus dibina dan dilatih sebelum beroperasi kembali,” tegas Abdul Rivai Ras.
Ia menjelaskan bahwa sebagian pengelola dapur masih menghadapi keterbatasan. Sumber daya manusia terlatih belum merata. Fasilitas penyimpanan juga belum sepenuhnya memadai.
Selain itu, pemahaman tentang rantai keamanan pangan dari hulu ke hilir masih perlu diperkuat. Tanpa sistem yang rapi, risiko keracunan akan selalu ada.
Ia menekankan bahwa standar dapur MBG harus mencakup seluruh proses. Mulai dari pemilihan bahan baku hingga distribusi makanan ke sekolah. Manajemen suhu dan kebersihan alat juga harus diawasi ketat.
Masalah keamanan pangan, katanya, tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan rantai pasok, jadwal produksi, dan beban kerja tenaga dapur. Jika satu mata rantai lemah, risiko langsung meningkat.
Karena itu, penghentian 47 SPPG harus menjadi momentum nasional. Evaluasi tidak boleh bersifat reaktif. Pembenahan tata kelola harus dilakukan secara menyeluruh.
APPMBGI mendorong adanya standar operasional yang lebih rinci dan seragam. Selain itu, audit berkala perlu dilakukan secara transparan. Unsur independen juga perlu dilibatkan.
“Kami mendorong inspeksi lapangan rutin. Uji acak kualitas makanan juga penting,” ujarnya.
Di sisi lain, ia mengingatkan pengelola dapur agar tidak hanya mengejar target produksi. Tekanan memenuhi jumlah porsi tidak boleh mengorbankan kualitas.
Jika dapur dipaksa mengejar volume tanpa kesiapan, pelanggaran standar bisa terulang. Karena itu, keseimbangan antara kapasitas dan target harus dijaga.
APPMBGI menyatakan siap berkolaborasi dengan BGN dan pemerintah daerah. Organisasi ini ingin mendorong pelatihan terpadu bagi pengelola dan pekerja dapur.
Pelatihan itu meliputi higiene sanitasi, manajemen dapur, dan pengendalian risiko pangan. Pembinaan harus dilakukan secara berkelanjutan.
Menurut Abdul Rivai Ras, pembenahan tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah, asosiasi, perguruan tinggi, dan organisasi profesi harus ikut terlibat.
Ia juga mengingatkan bahwa satu kasus makanan busuk dapat merusak citra program secara luas. Padahal, banyak dapur lain sudah bekerja dengan baik.
“Kepercayaan publik dibangun dari konsistensi. Satu kasus bisa menutup banyak praktik baik,” tegasnya.
Ia berharap penghentian sementara ini menjadi titik balik. Sistem pengendalian mutu dapur MBG harus diperkuat di seluruh Indonesia.
APPMBGI mengajak seluruh pengelola dapur untuk menjadikan peristiwa ini sebagai bahan introspeksi. Program MBG harus dijalankan dengan profesional, aman, dan bertanggung jawab.
“MBG hanya akan berhasil jika kualitas dan keselamatan pangan menjadi fondasi utama,” pungkas Abdul Rivai Ras.
