MAKASSAR – Achmad Shabir, Juru Bicara Bakal Calon Gubernur Sulsel, Abdul Rivai Ras‎ (Bro Rivai) mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah dibodohi oleh lembaga survei yang merangkap sebagai konsultan politik.

Abe–sapaan Achmad Shabir, membeberkan, pihaknya telah menelusuri lembaga Poltracking pimpinan Hanta Yuda AR, dan menemukan fakta bahwa Poltracking telah teken kontrak survei dengan salah satu bakal calon yang masuk dalam 4 besar survei tersebut.

“Kami menghormati hasil survei itu, karena bagaimanapun itu hak Pak Hanta Yuda dalam memilih siapa-siapa yang disurvei dalam 27 besar sampai 4 besar. Hanya saja dari pendekatan data yang digunakan‎ terlihat kelemahan Pak Hanta dalam mengkaji peta politik di Sulsel, sebab masih banyak balon yang sudah jelas-jelas maju calon wakil dan termasuk yang sudah buang handuk itu masih dimasukkan sebagai calon gubernur,” kata Abe.

Alumni Studi Penelitian dan Evaluasi dari Pascasarjana Universitas Negeri Makassar ini menyoroti anomali yang nampak jelas pada simulasi 7 besar sampai simulasi 5 besar yang masih memasukkan nama Andi Mudzakkar‎ dan La Tinro La Tunrung. Sementara Cakka (Andi Mudzakkar) sudah jelas membidik kursi wakil Ichsan Yasin Limpo dan La Tinro telah mundur dari panggung politik.

“Artinya, secara fair kalau merujuk pada hasil survei 27 kandidat, Bro Rivai harusnya masuk dalam lima besar calon pada survei simulasi 7 besar sampai 5 besar.‎ Permainan lembaga survei Poltracking kan terlihat jelas di sini. Bahwa kepentingan pemesan survei itu lebih ditonjolkan dalam ekspose survei tersebut,” tandas Alumni HMI ini.
‎
Abe menyayangkan lembaga survei nasional sekelas Poltracking menggunakan legitimasi kebesaran namanya untuk mengentertain pemesan survei dan membodohi publik.‎‎

“Mana ada lembaga survei yang mengekspos hasil risetnya kalau yang memesan survei itu tidak mumpuni elektabilasnya, dan pasti akan menempatkan pesaingnya untuk tidak lebih unggul dibanding sang pemesan,” tuturnya.

Ia membeberkan, Bro Rivai sebagai ilmuwan politik yang mengerti riset, tidak mudah dibodohi oleh permainan lembaga survei.

“Dan janganlah kita melegitimasi lembaga survei bayaran untuk membodohi dan menyesatkan masyarakat dengan rekayasa-rekayasa riset seperti itu. Terlebih kalau lembaga survei itu nampak jelas tidak ngerti dan tidak mengikuti perkembangan politik mutakhir‎ di Sulsel. Apalagi lembaga survei nasional itu tidak turun langsung melakukan riset di Sulsel, mereka menggunakan lembaga survei lokal sebagai sub-kontraktor,” tandas Abe. (*)