JAKARTA – Pemerintah memperkuat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kali ini, langkah strategis diambil melalui penunjukan lembaga pengawas khusus.
Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) resmi menerima mandat dari Kementerian Kesehatan RI. Mandat ini bertujuan meningkatkan standar kebersihan dan keamanan pangan di seluruh Indonesia.
Keputusan tersebut disepakati dalam pertemuan penting di Jakarta. Pertemuan itu melibatkan Wakil Menteri Kesehatan, dr. Benjamin Paulus Octavianus, dan Ketua Umum APPMBGI, Abdul Rivai Ras. Agenda ini berlangsung pada Jumat, 10 April 2026.
Melalui mandat ini, APPMBGI mendapat wewenang penuh. Mereka akan mendampingi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara menyeluruh. Jadi, setiap dapur MBG wajib memenuhi standar kesehatan yang ketat.
Fokus pada Higienitas dan Keamanan Pangan
APPMBGI akan memastikan semua dapur menerapkan sistem sanitasi yang baik. Mereka menggunakan sistem bernama Sanitation and Hygiene Level System (SLHS).
Sistem ini memantau seluruh proses makanan. Mulai dari bahan baku hingga distribusi ke penerima manfaat. Jadi, kualitas pangan dapat terjaga dari awal hingga akhir.
Selain itu, pengawasan dilakukan secara menyeluruh. Proses penyimpanan dan pengolahan juga menjadi perhatian utama. Hal ini penting untuk mencegah risiko kontaminasi.
Komitmen Bangun Sistem Kesehatan Berbasis Pangan
Ketua Umum APPMBGI, Abdul Rivai Ras, menegaskan pentingnya tugas ini. Menurutnya, program MBG bukan sekadar membagikan makanan.
Program ini menjadi bagian dari pembangunan sistem kesehatan nasional. Oleh karena itu, kualitas dan keamanan harus dijaga secara serius.
Ia juga menyampaikan bahwa setiap SPPG akan diaudit secara berkala. Langkah ini diambil untuk meminimalkan risiko dan menjaga standar tetap tinggi.
“Kami memastikan seluruh SPPG memenuhi standar. Pengawasan dilakukan secara terintegrasi. SDM juga harus tersertifikasi,” ujarnya.
Empat Langkah Strategis APPMBGI
Sebagai tindak lanjut, APPMBGI telah menyiapkan strategi utama. Langkah ini dirancang agar program berjalan efektif dan berkelanjutan.
Pertama, pendampingan langsung ke seluruh titik SPPG di Indonesia. Dengan cara ini, pengawasan bisa lebih dekat dan tepat sasaran.
Kedua, penerapan standar SLHS secara konsisten. Standar ini menjadi acuan utama dalam menjaga kualitas sanitasi.
Ketiga, sertifikasi sumber daya manusia. Pengelola dapur akan mendapatkan pelatihan khusus. Jadi, mereka memiliki kompetensi medis dan teknis.
Keempat, monitoring berkelanjutan. Evaluasi rutin akan dilakukan agar kualitas pangan tetap terjaga.
Harapan Baru untuk Layanan Pangan Nasional
Kolaborasi antara Kementerian Kesehatan dan APPMBGI menjadi langkah penting. Kerja sama ini diharapkan membawa perubahan besar.
Program MBG tidak hanya fokus pada gizi. Namun, juga memastikan makanan aman dan higienis.
Dengan sistem pengawasan yang kuat, masyarakat bisa lebih percaya. Program ini diharapkan menjadi fondasi layanan pangan publik yang berkualitas di Indonesia.
