POTRETSULSEL, MAKASSAR- Dari hasil survei poltracking, salah satu Bakal Calon Gubernur yang sangat intens dan massif menemui masyarakat Sulsel, Rivai Ras, hanya memilki elaktabilitas 2,19 persen dari simulasi 27 Kandidat gubernur, atau menempati urutan ke-7.

Bro Rivai sapaan akrab Abdul Rivai Ras terpaut jauh dari Nurdin Abdullah diposisi teratas dengan elaktabilitas 14,43%. Bahkan Elaktabilitas Bro Rivai kalah bersaing dengan IYL, NH, AAN, AQM, dan RMS.

“Kami menghormati hasil survei itu, karena bagaimanapun itu hak Pak Hanta Yuda dalam memilih siapa-siapa yang disurvei dalam 27 besar sampai empat besar. Hanya saja dari pendekatan data yang digunakan‎ terlihat kelemahan Pak Hanta dalam mengkaji peta politik di Sulsel, sebab masih banyak balon yang sudah jelas-jelas maju calon wakil dan termasuk yang sudah buang handuk itu masih dimasukkan sebagai calon gubernur,” kata Jubir bakal calon Gubernur Sulsel, Abdul Rivai Ras, Achmad Sabir menghormati hasil Survei Poltracking dalam rilisnya via pesan Whatsapp, Selasa (13/6/2017).

Abe sapaan akrab Achmad Sabir, mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah dibodohi oleh lembaga survei yang merangkap sebagai konsultan politik Kandidat.

“Kami telah menelusuri lembaga Poltracking pimpinan Hanta Yuda AR dan menemukan fakta bahwa Poltracking telah teken kontrak survei dengan salah satu bakal calon yang masuk dalam empat besar dalam survei tersebut”, katanya.

Empat besar bakal calon yang dimaksud Abe adalah Agus Arifin Nu’mang (Wakil Gubernur Sulsel), Nurdin Halid (Ketua DPD Golkar Sulsel), Nurdin Abdullah (Bupati Bantaeng), dan Ichsan Yasin Limpo (Mantan Bupati Gowa).

Abe menyayangkan lembaga survei nasional sekelas Poltracking menggunakan legitimasi kebesaran namanya untuk mengentertain pemesan survei dan membodohi publik.‎‎

“Mana ada lembaga survei yang mengekspos hasil risetnya kalau yang memesan survei itu tidak mumpuni elektabilasnya, dan pasti akan menempatkan pesaingnya untuk tidak lebih unggul dibanding sang pemesan,” tuturnya.

Ia membeberkan, Bro Rivai sebagai ilmuwan politik yang mengerti riset, tidak mudah dibodohi oleh permainan lembaga survei.

“Dan janganlah kita melegitimasi lembaga survei bayaran untuk membodohi dan menyesatkan masyarakat dengan rekayasa-rekayasa riset seperti itu. Terlebih kalau lembaga survei itu nampak jelas tidak ngerti dan tidak mengikuti perkembangan politik mutakhir‎ di Sulsel.”

Apalagi lembaga survei nasional itu tidak turun langsung melakukan riset di Sulsel, mereka menggunakan lembaga survei lokal sebagai sub-kontraktor,” tandas Abe.